Usai Salat Jumat, Koramil 0412/Klari Bagikan Ratusan Nasi Box Dalam Jum'at Berkah

KARAWANG, Infonewsnusantara — Senyum warga mewarnai kegiatan Jumat Berkah yang digelar jajaran Kodim 0604/Karawang. Usai menunaikan salat Jumat, warga menerima 100 paket nasi box  dan 200 nack yang dibagikan di  depan Kantor Koramil 0412/Klari, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Jumat Berkah yang diinstruksikan Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto kepada seluruh jajaran Koramil di wilayah Kabupaten Karawang.

Danramil 0412/Klari, Kapten Inf Suryadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara prajurit dengan warga.

“Ini merupakan instruksi dari Dandim Karawang kepada seluruh Koramil untuk melaksanakan Jumat Berkah. Semoga kegiatan ini menjadi keberkahan bagi anggota Kodim dan juga warga Karawang,” ujar Suryadi.

Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak semata-mata berupa makanan, tetapi juga menjadi bagian dari semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terus dibangun jajaran TNI di tengah masyarakat.

Sementara itu, salah seorang warga, Dede, mengaku senang menerima nasi box dalam kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada TNI, khususnya Koramil. Bantuan seperti ini sangat bermanfaat bagi warga. Semoga kegiatan Jumat Berkah seperti ini terus dilaksanakan,” ujar Dede.

Pembagian nasi box berlangsung dengan tertib. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat melalui kegiatan sederhana tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial jajaran Kodim 0604/Karawang. (Red).

Kodim 0604/Karawang Gelar Ziarah di TMP Klari Jelang HUT TNI ke - 81

KARAWANG, Infonewsnusantara — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kodim 0604/Karawang menggelar ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Klari, Kabupaten Karawang, Jumat (2/10/2026).

Ziarah nasional tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 TNI yang diperingati setiap 5 Oktober. 

Kegiatan berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran prajurit, para perwira serta anggota Persit Kartika Chandra Kirana.

Kasdim 0604/Karawang Mayor Inf Saeful Husna hadir mewakili Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian ziarah diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan tabur bunga di makam para pahlawan.

Suasana khidmat tampak selama prosesi berlangsung. Para peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan.

Ziarah nasional ini sekaligus menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 0604/Karawang untuk mengenang perjuangan para pendahulu serta menumbuhkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. (Red).

Dandim Karawang Ingatkan Tanggung Jawab Kepada 51 Prajurit Yang Naik Pangkat

KARAWANG, Infonewsnusantara — Sebanyak 51 prajurit Bintara dan Tamtama Kodim 0604/Karawang menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. 

Kenaikan pangkat tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi sekaligus membawa tuntutan tanggung jawab yang semakin besar.

Dalam amanatnya, Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto mengatakan kenaikan pangkat bukan sekadar perubahan tanda pangkat di pundak. 

Menurutnya, kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan kepercayaan negara atas dedikasi, loyalitas, pengabdian serta prestasi prajurit.

"Semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin tinggi pula tuntutan profesionalisme, disiplin, keteladanan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas," ujar Nanda pada Kamis (1/10/26).

Nanda mengucapkan selamat kepada 51 prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat. Ia meminta momentum tersebut dijadikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, semangat pengabdian dan kualitas kinerja.

"Jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat pengabdian, kemampuan, kedisiplinan serta kualitas kinerja. Tunjukkan bahwa kenaikan pangkat yang diterima benar-benar sejalan dengan peningkatan kualitas diri dan pelaksanaan tugas di satuan," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh prajurit agar tetap memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta menjaga nama baik satuan dan institusi TNI Angkatan Darat.

Kepada para Danramil, Nanda meminta pembinaan terhadap anggota terus diperkuat. Ia menekankan pentingnya membangun suasana kerja yang solid, harmonis dan disiplin.

"Saya berharap para Danramil terus memberikan pembinaan, bimbingan dan motivasi kepada seluruh anggota. Bangun suasana kerja yang solid, harmonis, disiplin serta berorientasi pada pelaksanaan tugas secara optimal," tegasnya.

Nanda juga berpesan kepada seluruh anggota Kodim 0604/Karawang untuk menjaga kekompakan dan solidaritas. Setiap tugas, kata dia, harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab dan profesionalisme.

"Jadilah prajurit yang senantiasa hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah binaan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nanda turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang Karawang beserta seluruh anggota Persit atas dukungan dan doa yang diberikan kepada para prajurit dalam menjalankan tugas.

Ia berharap kenaikan pangkat bagi 51 prajurit tersebut membawa keberkahan sekaligus menjadi pemacu semangat untuk memberikan karya dan pengabdian terbaik bagi satuan, TNI Angkatan Darat, bangsa dan negara. (Red).

Dirjen Bina Keuda Fatoni Ungkap 8 Sumber Pembiayaan untuk PKK, Posyandu dan Dekranasda

JAKARTA, Infonewsnusantara — Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) daerah, Tim Pembina Posyandu daerah, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat.

Fatoni menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Fatoni, penguatan tata kelola organisasi perlu berjalan seiring dengan pemahaman mengenai penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. PKK, Posyandu, dan Dekranasda memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam pencapaian visi, misi, dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Dari sisi pemerintahan daerah, Kemendagri memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Ditjen Bina Keuda adalah pengelolaan keuangan daerah.

“Dari sisi tata kelola, dari sisi penganggaran, dari sisi dasar hukum PKK, Posyandu, Dekranas, dan juga tata kelola APBD sudah sangat jelas,” ujar Fatoni.

Penganggaran Harus Memiliki Dasar Hukum

Fatoni menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah memiliki landasan regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, pemerintah setiap tahun menetapkan pedoman penyusunan APBD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi, termasuk PKK, Posyandu, dan Dekranasda.

Fatoni menekankan, keberadaan dasar hukum menjadi hal mendasar dalam setiap proses penganggaran.

“Jadi di dalam penganggaran itu harus dipastikan harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya berarti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dengan adanya dasar hukum organisasi serta regulasi pengelolaan keuangan daerah, menurut Fatoni, pemerintah daerah memiliki landasan untuk memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PKK, Posyandu, dan Dekranasda.

Delapan Sumber Pembiayaan

Fatoni memaparkan sedikitnya delapan sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung program dan kegiatan ketiga organisasi tersebut.

Pertama, melalui APBD yang dialokasikan pada perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program dan kegiatan yang berkaitan dengan PKK, Posyandu, maupun Dekranasda dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perangkat daerah terkait sesuai tugas dan kewenangannya.

Perangkat daerah yang dapat menjadi mitra antara lain dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat, kesehatan, lingkungan hidup, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Kedua, melalui hibah pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD. Fatoni mengingatkan agar proses penganggaran, baik melalui SKPD maupun hibah, dipersiapkan sejak awal tahapan penyusunan APBD.

“Yang terpenting dari kedua anggaran, baik itu di SKPD maupun di hibah, itu harus diproses sejak awal,” katanya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran tidak dapat dimasukkan secara tiba-tiba ketika proses pembahasan APBD sudah berjalan. Karena itu, koordinasi dan penyampaian kebutuhan sejak tahapan perencanaan menjadi penting.

Ketiga, melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah, pemerintah daerah lain, swasta, BUMN, maupun BUMD. Kerja sama tersebut dapat menjadi wadah pelaksanaan program sekaligus membuka dukungan pembiayaan dari pihak yang terlibat.

Keempat, melalui bantuan dari perorangan, lembaga, maupun donor. Fatoni menilai PKK, Posyandu, dan Dekranasda memiliki modal kelembagaan yang dapat menjadi mitra dalam menyalurkan dukungan masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan.

Kelima, melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Menurut Fatoni, potensi CSR cukup besar dan perlu dikelola secara lebih terkoordinasi agar dukungan perusahaan tidak tumpang tindih dan dapat diarahkan sesuai kebutuhan daerah.

“CSR sangat besar, sangat banyak. Bisa berasal dari BUMN, ada BUMD, dan juga banyak CSR yang bersumber dari swasta,” jelasnya.

Keenam, melalui anggaran promosi. Fatoni menegaskan anggaran promosi berbeda dengan CSR. Dukungan promosi dapat diberikan dalam kegiatan tertentu melalui kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun swasta, antara lain melalui pemasangan logo, pembukaan stan, atau kesempatan menyampaikan materi.

Ketujuh, melalui hasil usaha. Organisasi dapat mengembangkan kegiatan produktif seperti toko, koperasi, kafe, produksi dan penjualan produk, maupun usaha lain yang sesuai ketentuan. Hasil usaha tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan organisasi.

Kedelapan, melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Fatoni menjelaskan, kolaborasi dengan Baznas dapat diarahkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti bedah rumah, penanganan stunting, penyuluhan, bantuan bagi masyarakat kurang mampu, hingga penanganan bencana.

“Delapan sumber anggaran inilah yang Bapak-Ibu bisa manfaatkan dengan baik, regulasinya sudah jelas, tata caranya juga sudah ada, sumbernya sudah ada, tinggal Bapak dan Ibu melakukan koordinasi,” ujar Fatoni.

CSR Perlu Dikonsolidasikan

Fatoni menyoroti pentingnya pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam mengelola potensi CSR. Menurutnya, perusahaan memiliki program CSR masing-masing, tetapi tanpa koordinasi dukungan tersebut berpotensi tidak merata atau bahkan tumpang tindih.

Ia membagikan pengalaman saat bertugas di Sumatera Selatan, ketika pemerintah daerah mendorong perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, melaporkan program CSR beserta bidang pemanfaatannya.

Data tersebut kemudian dapat dikonsolidasikan berdasarkan bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sekaligus dipetakan berdasarkan lokasi serta kebutuhan masyarakat.

“CSR tidak harus terima uang, tapi kita bisa terima kegiatan. Alokasinya, tempatnya, bentuk kegiatannya, itu bisa disesuaikan dengan PKK, Posyandu, maupun Dekranas,” tuturnya.

Untuk PKK, dukungan CSR dapat diarahkan pada kegiatan pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas keluarga, pemberian makanan tambahan, sosialisasi keluarga bersih narkoba, pencegahan perdagangan orang, perlindungan anak, serta kegiatan pemberdayaan lainnya.

Sementara bagi Posyandu, dukungan dapat berupa timbangan bayi, alat ukur, meja dan kursi pelayanan, perlengkapan pemeriksaan, permainan edukatif, makanan tambahan, hingga pelatihan kader.

Adapun bagi Dekranasda, dukungan dapat diarahkan untuk penyediaan mesin dan peralatan, bahan baku, etalase, booth pameran, kemasan produk, pelatihan desain dan pemasaran, promosi UMKM, serta pengembangan kerajinan lokal.

Belajar dari Kolaborasi di Daerah

Fatoni juga memberikan contoh kolaborasi yang melibatkan PKK dalam mendukung pemerintah daerah, salah satunya melalui keterlibatan PKK dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di Kota Pekanbaru.

Menurut Fatoni, dalam praktik tersebut PKK membantu menyampaikan SPT dari rumah ke rumah sekaligus melakukan pendataan. Organisasi memperoleh dukungan atas jasa penyampaian tersebut, sementara pemerintah daerah mendapatkan dukungan dalam meningkatkan jangkauan penyampaian informasi perpajakan.

Ia menyebut model kerja sama semacam itu dapat menjadi contoh bahwa organisasi kemasyarakatan dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintah daerah dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

“Jadi ini bukan KKN, tetapi profesional. Bekerja dengan transparan dan akuntabilitasnya juga terjaga,” kata Fatoni.

Ia mendorong daerah lain untuk saling bertukar pengalaman mengenai pola kerja sama yang dapat melibatkan PKK, Posyandu, dan Dekranasda sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas Hibah Jadi Perhatian

Di sisi lain, Fatoni mengingatkan pentingnya akuntabilitas bagi organisasi yang menerima hibah. Menurutnya, proses hibah harus diawali dengan usulan, kemudian dilakukan pengkajian, penetapan, penganggaran, hingga penyaluran sesuai ketentuan.

Setelah dana diterima dan kegiatan dilaksanakan, pertanggungjawaban harus segera diselesaikan dan didukung dokumen yang memadai.

“Kalau menerima hibah pertanggungjawabannya harus segera dibuat, jangan ditunda,” tegasnya.

Fatoni mengingatkan, persoalan pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah meskipun kegiatan secara fisik telah dilaksanakan apabila bukti administrasi dan penggunaan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pengurus organisasi penerima hibah perlu memahami kewajiban administrasi dan memastikan seluruh penggunaan dana sesuai dengan peruntukan serta ketentuan yang berlaku.

Masih Ada Ruang melalui Perubahan dan Pergeseran Anggaran

Fatoni menjelaskan, kebutuhan kegiatan yang belum terakomodasi dalam APBD juga masih dapat memiliki ruang penganggaran melalui mekanisme perubahan APBD sesuai ketentuan.

Namun, apabila kondisi dan tahapan penganggaran tidak memungkinkan masuk melalui perubahan APBD, pemerintah daerah dapat menggunakan mekanisme pergeseran anggaran untuk kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan regulasi.

Ia menekankan bahwa dalam menentukan penggunaan anggaran, pemerintah daerah perlu melihat substansi kegiatan dan kondisi yang dihadapi, bukan semata-mata organisasi yang melaksanakan kegiatan.

“Yang bisa dilakukan pergeseran itulah yang disebut dengan darurat dan mendesak,” ujarnya.

BTT untuk Kondisi Darurat dan Mendesak

Salah satu instrumen yang dijelaskan Fatoni adalah Belanja Tidak Terduga (BTT). BTT merupakan bagian dari APBD yang dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat antara lain bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, kegiatan pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana dan prasarana yang mengganggu pelayanan publik.

Sementara kebutuhan mendesak dapat berkaitan dengan pelayanan dasar yang belum tersedia anggarannya, belanja wajib, pengeluaran yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan, maupun pengeluaran yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Menurut Fatoni, keterlibatan PKK, Posyandu, dan Dekranasda dalam kegiatan tersebut dimungkinkan sepanjang kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria dan mekanisme penganggaran yang ditetapkan.

“Kita tidak melihat organisasinya, tapi melihat kondisinya. Manakala itu masuk keadaan darurat termasuk dalam keperluan mendesak, bisa dilakukan pergeseran anggaran,” jelasnya.

Fatoni juga mengingatkan kepala daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap regulasi menjadi bagian penting agar setiap keputusan penganggaran dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, transparan, dan akuntabel.

Melalui optimalisasi berbagai sumber pembiayaan dan penguatan koordinasi lintas sektor, Fatoni berharap PKK, Posyandu, dan Dekranasda dapat semakin memperkuat kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah. (*)

Bentuk Kepedulian TNI Kepada Masyarakat, Kodim Karawang Adakan Bazar Murah di PATEN

KARAWANG, Infonewsnusantara — Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI tahun 2026, Kodim 0604/Karawang menggelar bazar murah UMKM bersama Pemerintah Daerah melalui kegiatan PATEN di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.

Kegiatan ini disambut antusias masyarakat. Warga berbondong-bondong datang untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau. Selasa (22/9/2026).

Bazar murah tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan manfaat langsung bagi warga.

Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Nanda Siswanto, melalui Kapten Inf Dani Rustandi, mengatakan bazar murah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir di tengah masyarakat dan membantu warga mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah,” ujar Kapten Dani. 

Ia berharap bazar murah tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.

Sementara itu, Aisah, salah seorang warga yang hadir, mengaku senang dengan adanya bazar murah tersebut.

“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Kami bisa mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan,” ungkap Aisah.

Melalui bazar murah yang digelar bersama pemerintah daerah di PATEN Rawamerta, Kodim 0604/Karawang berharap semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin kuat. (Red)