Mahasiswa USK Wujudkan Desa Energi Berdikari Ke-2 Di Pulo Aceh

BANDA ACEH, infonewsnusantara.net

Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang tergabung dalam program Beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation kembali merealisasikan Desa Energi Berdikari di Desa Lampuyang, Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar. Program ini merupakan bentuk pengabdian tahunan dari setiap universitas mitra Pertamina Foundation, dengan tujuan untuk mendorong kemandirian energi sekaligus pemberdayaan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Tahun ini, Desa Lampuyang yang telah menjadi desa binaan sejak tahun sebelumnya kembali menjadi lokasi pengembangan. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Ahmad Syuhada, M.Sc. dan Prof. Dr. Ilham Maulana, S.T., M.T., tim berhasil menambah kapasitas listrik melalui instalasi 3 panel surya tambahan berkapasitas 1650 Wp, sehingga total kapasitas PLTS di desa tersebut kini mencapai 3050 Wp.

PLTS tersebut difungsikan sebagai pusat pengecasan aki nelayan yang digunakan untuk penerangan saat berlayar di malam hari, sebuah kebutuhan vital mengingat mayoritas warga Lampuyang menggantungkan hidup dari hasil laut. Dengan total 173 Kepala Keluarga, dan 55 di antaranya bekerja sebagai nelayan, PLTS memberikan dampak nyata dalam efisiensi biaya operasional.

“Sebelumnya, nelayan membutuhkan 2 aki per malam dan mengeluarkan biaya sekitar Rp17.000 – Rp17.500 per aki. Sekarang, dengan PLTS, biaya hanya sekitar Rp10.000 – Rp15.000. Mereka bisa melaut lebih lama, lebih aman, dan lebih hemat,” jelas Awi, Ketua Local Heroes, Kamis (17/07/2025)

Program yang didanai oleh Pertamina Foundation ini juga disokong oleh kontribusi USK berupa 4 unit aki untuk nelayan. Selain itu, tim mahasiswa juga melaksanakan kegiatan edukasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Pulo Aceh. Sosialisasi bertema “Energi Baru Terbarukan dan Potensinya di Pulo Aceh” disampaikan oleh tim Desa Energi Berdikari dengan harapan membuka wawasan generasi muda mengenai masa depan energi berkelanjutan sekaligus menumbuhkan semangat melanjutkan pendidikan tinggi.

“Pemanfaatan panel surya bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan langkah strategis menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Pengabdian ini membuktikan bahwa dengan sinergi yang tepat, energi bersih bisa hadir bahkan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional,” ujar Mustawan, Koordinator Tim Pertamina Foundation Sobat Bumi 11 USK.

Untuk memastikan keberlanjutan program, tim Desa Energi Berdikari membentuk kelompok

Local Heroes yang terdiri dari satu ketua dan tiga anggota. Ketua kelompok ini adalah Bang Awi,

tokoh lokal sekaligus Bendahara Lembaga Panglima Laot. Mereka telah menerima pelatihan teknis dan keselamatan kerja secara langsung dari tim teknisi, serta dibekali SOP untuk operasional dan perawatan sistem PLTS.

Program Desa Energi Berdikari tidak hanya membawa cahaya secara harfiah, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan di pelosok negeri dengan sinergi antara mahasiswa, akademisi, korporasi, dan masyarakat. (Ki)

Turut Berperan Jaga Kamtibmas, GIBAS Cinta Damai Cimahi Gelar Aksi Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan

CIMAHI, infonewsnusantara.net

Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) ditengah masyarakat sangatlah penting, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Hal tersebut seperti yang dilakukan Ormas  Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS Cinta Damai) Resort Cimahi, yaitu dalam rangka ikut berperan serta dalam menciptakan susana di bulan suci Ramadhan yang tenang, aman, tertib dan kondusif, kegiatan tersebut tentunya dengan cara bersinergi dengan semua lapisan masyarakat di wilayah Kota Cimahi.

Ketua Resort GIBAS Cinta Damai Kota Cimahi Nurdin Hidayat, bersama jajaranya di hari ke empat berpuasa menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat saat menjelang sore hari bertempat di beberapa ruas jalan di wilayah Kota Cimahi.

“Di Bulan Suci Ramadhan ini saat dimana kita semua bisa memperoleh kedamaian dan keberkahan. Mari kita jaga persatuan, dan jauhkan diri dari perpecahan yang dapat merusak harkamtibmas Ramadhan tahun ini,” ujar Nurdin Hidayat saat acara berbagi takjil, pada Selasa (4/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyatakan turut serta dalam menjaga situasi Kamtibmas di Bulan Suci Ramadhan.

Nurdin Hidayat menegaskan, “Ormas GIBAS hadir ditengah tengah masyarakat Kota Cimahi yang bertujuan berkerja sama dengan POLRI dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” tandasnya.

Himbauan dari Ketua GIBAS Resort Cimahi, Nurdin Hidayat, dengan peran serta organisasi masyarakat tersebut bisa mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas yang berpotensi muncul di wilayah Kota Cimahi.

Terkait konflik ormas Nurdin mengatakan, “Kalau soal arah konflik Ormas dan isu terkait hal nya jalannya pemerintahan yang saat ini sedang berkembang, kami berkomitmen tetap senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tetap kondusif,” imbuhnya.

Pihaknya menghimbau seluruh anggota GIBAS seKota Cimahi untuk senantiasa menjaga situasi kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat.

“Kehadiran Ormas menjadi suatu kekuatan guna mendukung suasana kondusif di masyarakat. Tetap menjaga kebersamaan di Jawa Barat, khususnya Kota Cimahi. Selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban baik pada Bulan Suci Ramadhan, begitupun setelahnya,” pungkas Nurdin. (Mat)

Wamenaker Noel Dorong Kurator PT Danbi Perjelas Status Buruh

GARUT, infonewsnusantara.net

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta kurator PT Danbi International (Garut) untuk segera memberikan kejelasan terkait status para buruh perusahaan tersebut. Pasca putusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta yang menetapkan PT Danbi International dalam kondisi pailit pada 10 Februari 2025, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kurator mengenai nasib 2.079 buruh yang terdampak.

"Jika memang telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kurator harus segera memberikan kepastian. Kejelasan ini penting sebagai dasar hukum bagi para buruh untuk mengajukan hak pesangon dan jaminan hari tua kepada BPJS Ketenagakerjaan," ujar Wamenaker.

Wamenaker menegaskan harapannya agar kurator segera memberikan kepastian mengenai status buruh. Hal ini disampaikannya saat berdialog langsung dengan para karyawan di depan pabrik PT Danbi di Garut, Jawa Barat, pada Senin (3/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan nasib mereka setelah pengumuman pailit perusahaan yang ditempel kurator pada 18 Februari. Biasanya, mereka menerima gaji setiap tanggal 5 dan 20 setiap bulan.

“Tanggal 20 Februari lalu, kami tidak menerima gaji lagi,” ungkap Risna, Koordinator Buruh.

Risna juga mengungkapkan bahwa dalam enam bulan terakhir, gaji buruh yang sebesar Rp2.186.000 per bulan telah mengalami pemotongan hingga 35 persen. “Kami berharap pemerintah dapat melindungi hak-hak kami sebagai buruh, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Risna, yang juga menjabat sebagai Divisi Hukum Serikat Buruh Manunggal Garut (SBMG), menjelaskan bahwa PT Danbi International berdiri sejak tahun 1987 dan mulai beroperasi pada 1989. “Banyak buruh yang telah bekerja di perusahaan ini sejak awal berdiri, bahkan ada yang sudah mengabdi selama 36 tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wamenaker Noel menekankan pentingnya peran kurator dalam memastikan kejelasan nasib buruh. Dengan adanya kepastian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dapat memiliki dasar hukum untuk mencairkan hak-hak buruh yang berhak mereka terima.

“Kami berharap kurator lebih memperhatikan kondisi buruh. Saya yakin Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta akan mendukung agar hak-hak buruh menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami juga berharap kurator berpihak pada buruh,” ujar Wamenaker Noel.

Dalam kesempatan itu, buruh juga menginformasikan kepada Wamenaker bahwa saham PT Danbi International telah diakuisisi oleh Daux International Hong Kong Ltd pada tahun 2002. Di Garut, juga terdapat PT Daux Cosmetic yang bergerak di bidang produksi bulu mata palsu.

Para buruh kemudian mengajak Wamenaker untuk menelusuri lebih lanjut keterkaitan PT Daux Cosmetic dengan PT Danbi International, mengingat keduanya memiliki kesamaan dalam nama perusahaan.

Namun, saat Wamenaker bersama buruh mendatangi PT Daux Cosmetic, mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas karena petinggi perusahaan sedang tidak berada di tempat.

“Kami akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak kalian. Selain itu, kami juga akan merekomendasikan agar para buruh yang terdampak dapat diprioritaskan untuk bekerja di pabrik baru yang baru saja diresmikan di Garut, yaitu PT Ultimate Noble Indonesia,” tegas Wamenaker.(Ki)

Wamenaker Dukung Kebijakan Gubernur Jabar dalam Pemberantasan Premanisme di Kawasan Industri

GARUT, infonewsnusantara.net

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam menindak tegas praktik premanisme di kawasan industri dan pabrik-pabrik di Jabar.

“Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme di lingkungan pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jabar ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Wamenaker seusai meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Senin (3/3/2025). 

Selain itu, Wamenaker juga mendukung langkah Gubernur Jabar dalam memberantas percaloan tenaga kerja. “Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya. 

Wamenaker menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif. 

“Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” pungkasnya. 

PT Ultimate Noble Indonesia diproyeksikan membuka 10 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. Peresmian perusahaan ini turut dihadiri oleh Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Garut, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. 

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari praktik premanisme. “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa segala bentuk pemungutan atau permintaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan ditertibkan. “Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya. 

Gubernur juga menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat yang menganggap pabrik sebagai sumber dana tak terbatas. “Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tegasnya. 

Sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK). “Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tambahnya. (Ki)

Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja dalam Penyelesaian Kepailitan PT Sritex

JAKARTA, infonewsnusantara.net

Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja dalam Penyelesaian Kepailitan PT Sritex

Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beserta menteri dan pihak terkait menyampaikan keterangan pers terkait Sritex di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025. Foto: BPMI Setpres

Dipublikasikan pada Senin, 3 Maret 2025 13:55 WIB

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencari solusi terbaik bagi para pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini, khususnya terkait nasib para pekerja.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.

Prasetyo Hadi juga menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas beberapa langkah penyelesaian. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Tim Kurator PT Sritex, yang diwakili oleh Nurma Sadikin, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka opsi penyewaan aset perusahaan dalam rangka mempertahankan nilai aset. Langkah ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi eks-pekerja Sritex untuk kembali bekerja.

“Kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-_hire_kembali kemudian oleh penyewa yang baru,” jelas Nurma.

Selain itu, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, termasuk pesangon dan hak lainnya yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan.

Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan harapan besar agar pabrik Sritex dapat segera beroperasi kembali sehingga pekerja yang terdampak PHK bisa kembali bekerja. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut menjadi harapan bagi ribuan pekerja yang terkena PHK akibat kasus kepailitan ini.

“Harapan kami, nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, eks-Sritex ya, yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu, untuk di pekerjaan yang baru tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari,” ungkap Slamet.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pun menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal hak-hak pekerja PT Sritex, termasuk kompensasi PHK serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia juga memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja akan tetap dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK,” ucap Yassierli.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan harapan agar semua proses berjalan lancar demi kepentingan para pekerja. “Kami mohon doa dan dukungan supaya semua proses seperti yang tadi sudah disampaikan, baik dari tim kurator maupun dari pihak pemerintah, dapat berjalan dengan lancar, supaya para pekerja dapat kerja kembali seperti sedia kala,” tutupnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto, dan perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sadikin.(Satpres/red)

Percepatan Hilirisasi Nasional, Pemerintah Siap Jalankan 21 Proyek Strategis

JAKARTA, infonewsnusantara.net

Salah satu proyek utama adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional.

Pemerintah terus mempercepat hilirisasi industri nasional guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan. “Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar, untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar USD40 miliar dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangan pers usai pertemuan.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 500 ribu barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.

Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek DME kali ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

“Sekarang kita tidak butuh investor negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya, yang kita butuh uangnya capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, dan off taker-nya pun dari kita,” tegasnya.

Bahlil menyebutkan bahwa proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina. Sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan pun turut menjadi bagian dari prioritas hilirisasi.

Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

“Pasti ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Cukup banyak angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang lain, tetapi yang jelas kita blending antara padat karya dan padat teknologi. Yang jelas, tujuan investasi itu kan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi nasional kita,” kata Bahlil.

Pemerintah pun optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan dari berbagai pihak, proyek-proyek hilirisasi ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.(Satpres/red)

Hari Kedua Tour of Kemala 2025 Meriah, 1.794 Peserta Ramaikan Lintasan di Yogyakarta

YOGYAKARTA, infonewsnusantara.net

Hari kedua pelaksanaan Tour of Kemala Yogyakarta 2025, Minggu (16/2), berlangsung semarak dengan diikuti 1.794 pembalap yang turun pada dua kategori utama, yakni 123 km dan 55 km.

Perlombaan dimulai sejak pagi hari. Untuk kategori 123 km, start dilakukan pukul 05.00 WIB dan diikuti sekitar 500 pembalap Nasional dan Internasional yang diikuti tujuh negara yang ikut berpartisipasi, yaitu Singapura, China, Malaysia, Selandia Baru, Prancis, Filipina, dalam kategori ini, flag off secara resmi oleh Ibu Juliati Sigit Prabowo, Ketua Umum Bhayangkari.

Sementara itu, kategori 55 km yang diikuti lebih dari 1.200 pembalap dimulai pada pukul 06.00 WIB, dilepas oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Dalam kategori Woman Master 55 km, Ibu Juliati Sigit turut serta berlaga. Keikutsertaan beliau mendapat apresiasi tinggi karena menunjukkan komitmen dalam mendukung atlet balap sepeda, khususnya para Bhayangkari.

“Partisipasi Ibu Juliati Sigit di kategori Woman Master adalah simbol dukungan kuat untuk atlet-atlet sepeda, sekaligus memotivasi Bhayangkari di seluruh Indonesia. Kami sangat mengapresiasi langkah beliau yang turut memeriahkan ajang ini,” ujar Ernie Agung Setya, Koordinator Lapangan Tour of Kemala Yogyakarta 2025.

Selain menjadi ajang pencarian bibit atlet berprestasi, Tour of Kemala 2025 juga menjadi sarana mempromosikan pariwisata lokal. Para peserta melintasi jalur yang melewati berbagai destinasi wisata di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, termasuk pasar-pasar tradisional. Sepanjang jalur, masyarakat lokal turut memeriahkan acara dengan berbagai aksi penyemangat seperti yel-yel dan penampilan seni.

"Kami sengaja memilih rute yang tidak hanya menantang secara teknis bagi para pembalap, tetapi juga melewati titik-titik wisata strategis. Harapannya, event ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui UMKM yang ikut meramaikan kegiatan," tambah Ernie Agung Setya.

Event yang diikuti oleh ribuan peserta ini menjadi bukti bahwa olahraga balap sepeda memiliki peran penting tidak hanya dalam mencetak atlet berprestasi tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah dan pariwisata.

Tour of Kemala Yogyakarta 2025 diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat citra Yogyakarta sebagai destinasi sport tourism yang berkelas nasional maupun internasional.

(Dinsky)

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr. (Han) : Upaya Penghijauan Di Lakukan TNI AD Ldalah Langkah Nyata Dalam Mendukung Program Zero Emission

ACEH UTARA, infonewsnusantara.net

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr. (Han) memerintahkan Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran untuk mengerahkan prajurit di jajarannya dalam rangka mendukung program Go Green, Indonesia Zero Emission dengan melakukan penanaman ratusan bibit pohon mahoni di Bukit Aseigrah, Desa Alue Rime, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (12/2/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di sepanjang jalur menuju makam Cut Meutia, pahlawan nasional asal Aceh.

Pangdam IM menegaskan bahwa aksi penghijauan ini merupakan bagian dari implementasi program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang meneguhkan komitmen "Bersama Rakyat Bersatu dengan Alam untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

“Upaya penghijauan yang dilakukan TNI AD adalah langkah nyata dalam mendukung program Zero Emission. Indonesia memiliki komitmen besar dalam mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂), sehingga diperlukan kontribusi dari berbagai sektor, termasuk TNI. Penghijauan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi krisis lingkungan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan serta pemulihan ekonomi nasional,” ujar Pangdam.

Lebih lanjut, Pangdam IM menjelaskan bahwa perubahan iklim saat ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia, dengan dampak yang tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lingkungan sosial, ekosistem, serta kehidupan masyarakat. Fenomena ini menyebabkan peningkatan polusi, degradasi tanah, dan deforestasi hutan yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

“Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan terhadap dampak negatif peru

(Dinsky)

Kunjungan kehormatan Jenderal Dudung di Pentagon, Amerika Serikat

JAKARTA, Infonews nusantara - Hubungan bilateral antara TNI AD dan US Army berjalan semakin baik dari tahun ke tahun ditandai dengan sambutan hangat Chief of Staff of the US Army, Jenderal James C. McConville dalam kunjungan kehormatan Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Pentagon, Arlington Virginia, Amerika Serikat, Senin (11/07/2022).

Kunjungan kerja Kasad yang didampingi oleh Asisten Intelijen, Asisten Latihan dan Asisten Teritorial Kasad, diterima langsung oleh McConville di ruang kerjanya bersama dengan Mr. Ronald Stafford (Staf Kermamil US Army).

Jenderal Dudung menyampaikan harapan dalam latihan bersama "Garuda Shield" bulan Agustus nanti tidak hanya meningkatkan kemampuan prajurit tetapi juga dapat membangun komunikasi antar prajurit setiap negara peserta, khususnya Amerika dan Indonesia.

"Kerja sama dalam latihan Garuda Shield di level taktis dan teknis nanti, harus semakin mewujudkan komunikasi dan koordinasi yang sangat baik antara kedua Angkatan Darat kita," tegas Dudung.

Di samping itu, Jenderal McConville juga  mengapresiasi kerja sama di bidang pendidikan yang dilaksanakan kedua AD. Kehadiran Taruna Akmil di West Point menjadi salah satu perhatian bagi McConville.

"Saya berharap setiap tahun Akmil dapat mengirimkan Tarunanya untuk ikut dalam pendidikan di West Point," ucap McConville.

Kedua pimpinan Angkatan Darat sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi perkembangan situasi yang dinamis di kawasan Indo Pasifik.

Selanjutnya perbincangan kedua Jenderal Angkatan Darat ini, diakhiri dengan pertukaran cinderamata sebagai wujud ikatan persahabatan yang erat antara kedua negara.Dispenad. (red).

Projo Tepis 3/4 Peserta Rakernasnya Kader PDIP: Mungkin 50 Persen

Ketum Projo, Budi Arie Setiadi

Relawan Pro Jokowi (Projo) angkat bicara perihal pernyataan politikus senior PDIP Panda Nababan yang menyebut ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap yang bermanuver ditujukan kepada kader PDIP yang hadir di acara rakernas Projo. Projo menekankan tidak pernah berminat mengusik peran dan fungsi partai politik (parpol).

"Sejak awal hingga kini kami tidak pernah memusuhi partai politik. Kami juga tidak ingin mengusik hak konstitusional parpol yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres dalam pemilihan presiden," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melalui keterangan tertulis kepada detikcom, Kamis (23/6/2022).

Budi Arie menjelaskan Projo merupakan relawan-relawan sadar bahwa pemimpin rakyat harus dilahirkan. Projo, lanjutnya, hanya ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi yang kita perjuangkan sejak 1998.

"Kami dari Projo punya semangat dan militansi untuk mendukung lahirnya pemimpin rakyat dengan segenap agenda-agenda rakyat. Projo adalah relawan- relawan berkesadaran penuh bahwa perubahan harus di lakukan dan pemimpin rakyat harus dilahirkan. Itulah yang membuat Projo berdiri sejak 2013. Elan dan semangat kami adalah setia di garis rakyat," tuturnya.

Kendati demikian, Budi Arie tak menampik banyak kader PDIP yang hadir dalam rakernas Projo yang digelar beberapa waktu lalu di Magelang, Jawa Tengah. Namun, dia menepis pernyataan Panda Nababan yang menyebut tiga perempat dari jumlah yang hadir adalah kader PDIP.

"Bagaimana dengan pernyataan 3/4 yang hadir di Rakernas V Projo adalah kader PDIP? Banyak kader, anggota dan simpatisan yang hadir adalah PDIP memang tidak salah. Tapi jumlahnya tidak 3/4 tapi mungkin 50 persen. Banyak anggota dan kader Projo yang juga anggota partai lain atau bahkan tidak menjadi salah satu anggota partai mana pun," ungkap Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie menuturkan, demokrasi haruslah melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, demokrasi partisipatoris hanya bisa terwujud jika rakyat terus diorganisasi untuk semakin terlibat aktif dalam proses perjalanan bangsanya.

Karena itu, Projo selalu berkomunikasi dengan seluruh parpol untuk mendialogkan agenda kebangsaan dan kerakyatan. Dia kembali menekankan tidak pernah berminat mengusik peran dan fungsi parpol.

"Kami tidak berminat mengusik peran dan fungsi parpol. Tugas kami hanya ingin agar peran rakyat terus menjadi semakin signifikan dalam pertumbuhan demokrasi kita. Partisipasi rakyat dalam proses politik harus semakin maju. Bukan sekedar di mobilisasi ketika saat pemilu tiba," papar dia.

"Projo selalu berkomunikasi dengan seluruh parpol, kami kami sadar bahwa agenda-agenda kebangsaan dan kerakyatan harus terus didialogkan," imbuh Wakil Menteri Desa itu.

PN Surabaya Izinkan Nikah Beda Agama, Ini Kata Ahmad Tholabi Kharlie

Ahmad Tholabi Kharlie

Kontroversi seputar nikah beda agama kembali menyita perhatian publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama Islam dan Kristen. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Prof Tholabi Kharlie, mengatakan putusan ini menjadi preseden lahirnya putusan-putusan serupa bagi mereka yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

"Putusan ini membuka keran bagi pengesahan peristiwa nikah beda agama lainnya," ujar Prof Tholabi di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Putusan PN Surabaya ini didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 36 menjelaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan
Prof Tholabi menyebut sejumlah peristiwa nikah beda agama dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik, bahkan dalam batas-batas tertentu telah menciptakan keresahan di sebagian kalangan, khususnya umat Islam.

"Beberapa waktu terakhir trennya cenderung meningkat dan pelaku nikah beda agama tak segan tampil di depan publik dengan pelbagai cara hingga mendapatkan legitimasi dari instansi terkait," ungkap guru besar bidang Ilmu Hukum Islam ini.
Menurut Tholabi, kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa pernikahan beda agama yang dilegitimasi oleh negara.

"Sebenarnya sudah ratusan atau bahkan ribuan peristiwa pernikahan beda agama yang mendapatkan legitimasi dari instansi terkait, hanya saja tidak terekspose ke publik. Fakta ini menunjukkan bahwa ada persoalan krusial dari sisi norma hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia," terang Pengurus PBNU ini.

Dalam konteks keyakinan Islam, Jumhur ulama Muslim sepakat bahwa perkawinan beda keyakinan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UU Perkawinan mengakomodasinya dalam Pasal 2 ayat (1) yang meniscayakan keabsahan suatu perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian pula pada pasal 8 ditegaskan tentang ketidakbolehan perkawinan yang dilarang agama. Larangan ini juga sejatinya dianut oleh berbagai agama, meski dengan pengecualian atau dispensasi.

Profesor Tholabi menyebut ada sejumlah celah hukum yang dimanfaatkan pelaku nikah beda agama sehingga norma ini sering kali tidak fungsional.

"Sejumlah modus biasa dilakukan untuk keluar dari jerat hukum ini, mulai dengan mencari celah hukum, menundukkan diri pada agama salah satu pasangan, menikah di luar negeri untuk menghindari kerumitan aturan di negeri sendiri, menikah di bawah payung organisasi non-pemerintah (NGOs), hingga ruang-ruang kepentingan administratif kenegaraan yang meniscayakan pencatatan dalam dokumen negara," jelas Tholabi.

Menurut dia, benturan atau pergesekan antara keyakinan keagamaan, pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, serta kepentingan data kependudukan akan terus terjadi dan saling menafikan. Inilah muara dari persoalan itu.

"Fakta tentang banyaknya peristiwa perkawinan beda agama yang mendapatkan legitimasi dari Catatan Sipil atau Pengadilan menunjukkan adanya keragaman tafsir dan kecenderungan pihak-pihak terkait dalam menafsirkan norma hukum nikah beda agama," terang Tholabi.