Projo Tepis 3/4 Peserta Rakernasnya Kader PDIP: Mungkin 50 Persen

Projo Tepis 3/4 Peserta Rakernasnya Kader PDIP: Mungkin 50 Persen

Ketum Projo, Budi Arie Setiadi

Relawan Pro Jokowi (Projo) angkat bicara perihal pernyataan politikus senior PDIP Panda Nababan yang menyebut ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap yang bermanuver ditujukan kepada kader PDIP yang hadir di acara rakernas Projo. Projo menekankan tidak pernah berminat mengusik peran dan fungsi partai politik (parpol).

"Sejak awal hingga kini kami tidak pernah memusuhi partai politik. Kami juga tidak ingin mengusik hak konstitusional parpol yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres dalam pemilihan presiden," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melalui keterangan tertulis kepada detikcom, Kamis (23/6/2022).

Budi Arie menjelaskan Projo merupakan relawan-relawan sadar bahwa pemimpin rakyat harus dilahirkan. Projo, lanjutnya, hanya ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi yang kita perjuangkan sejak 1998.

"Kami dari Projo punya semangat dan militansi untuk mendukung lahirnya pemimpin rakyat dengan segenap agenda-agenda rakyat. Projo adalah relawan- relawan berkesadaran penuh bahwa perubahan harus di lakukan dan pemimpin rakyat harus dilahirkan. Itulah yang membuat Projo berdiri sejak 2013. Elan dan semangat kami adalah setia di garis rakyat," tuturnya.

Kendati demikian, Budi Arie tak menampik banyak kader PDIP yang hadir dalam rakernas Projo yang digelar beberapa waktu lalu di Magelang, Jawa Tengah. Namun, dia menepis pernyataan Panda Nababan yang menyebut tiga perempat dari jumlah yang hadir adalah kader PDIP.

"Bagaimana dengan pernyataan 3/4 yang hadir di Rakernas V Projo adalah kader PDIP? Banyak kader, anggota dan simpatisan yang hadir adalah PDIP memang tidak salah. Tapi jumlahnya tidak 3/4 tapi mungkin 50 persen. Banyak anggota dan kader Projo yang juga anggota partai lain atau bahkan tidak menjadi salah satu anggota partai mana pun," ungkap Budi Arie.

Lebih lanjut, Budi Arie menuturkan, demokrasi haruslah melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, demokrasi partisipatoris hanya bisa terwujud jika rakyat terus diorganisasi untuk semakin terlibat aktif dalam proses perjalanan bangsanya.

Karena itu, Projo selalu berkomunikasi dengan seluruh parpol untuk mendialogkan agenda kebangsaan dan kerakyatan. Dia kembali menekankan tidak pernah berminat mengusik peran dan fungsi parpol.

"Kami tidak berminat mengusik peran dan fungsi parpol. Tugas kami hanya ingin agar peran rakyat terus menjadi semakin signifikan dalam pertumbuhan demokrasi kita. Partisipasi rakyat dalam proses politik harus semakin maju. Bukan sekedar di mobilisasi ketika saat pemilu tiba," papar dia.

"Projo selalu berkomunikasi dengan seluruh parpol, kami kami sadar bahwa agenda-agenda kebangsaan dan kerakyatan harus terus didialogkan," imbuh Wakil Menteri Desa itu.