Pengadilan Negeri Tahuna Bersama Pemantau Keuangan Negara (PKN) melakukan Eksekusi

SULUT. infonewsnusantara.net

Pengadilan Negeri Tahuna Bersama Pemantau Keuangan Negara (PKN) melakukan Eksekusi Paksa di Desa Nagha 2 Sangihe, berdasarkan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara dan Penetapan Pengadilan Negeri Tahuna Kabupaten Sangihe yang disaksikan oleh Pihak Kepolisian Polsek Tamako Sangihe.

Pada saat Konferensi pers selesai digelar Eksekusi paksa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 sampai selesai.

Patar Sihotang menjelaskan Upaya Eksekusi Paksa terpaksa di lakukan karena Hasil Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/IX/KIPROV SULUT –PSI/2021 sudah diminta kepada Kepala Desa atau Kapitalaung Nagha2 secara baik baik namun tidak di berikan, sehingga Pemantau Keuangan Negara PKN melakukan Upaya Hukum lainnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi di Peradilan Umum dan Undang Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi yang menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi dapat di minta penetapan Eksekusi pengadilan Umum, Patar Menjelaskan bahwa atas Permohonan PKN kepada Ketua Pengadilan Tahuna Untuk penetapan eksekusi Pengadilan, maka diterbitkan Penetapan Eksekusi nomor 01/PDT EKS –SIP/2022/PN.THN dan selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 di laksanakan Anmaning atau eksekusi secara sukarela kantor Pengadilan Tahuna Sangihe, namun Pihak Kepala Desa tidak datang menghadap Ketua Pengadilan Tahuna, sehingga dilaksanakan Eksekusi Paksa seperti yang di laksanakan dini hari,

Patar Memaparkan Kronologi Ekskusi Paksa terpaksa di lakukan, berawal dari Informasi Masyarakat melalui email dan sosial media Pemantau Keuangan Negara PKN, yang menyampaikan dan informasikan bahwa diduga terjadi Penyimpangan Penggunaan Dana Desa di Desa Nagha 2 Kecamatan Tamako kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Informasi ini Tim Analisis Data PKN Pusat melakukan Telaah dan analisis dan di putuskan memenuhi syarat atau layak di lakukan Investigasi terhadap Laporan Masyarakat tersebut, Maka berdasarkan SOP PKN sebelum melakukan Investigasi terlebih dahulu mendapatkan Dokumen Anggaran Perbelanjaan Desa Nagha 2 dan Laporan pertanggung jawaban LPJ APBDEs, sehingga PKN melakukan Permohonan Informasi sesuai mekanisme UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2018 Tentang Standar Informasi Dana desa, Pada saat Permintaan Informasi yang PKN ajukan kepada PPID Desa Nagha 2, mereka tidak merespon dan tidak memberikan, sehingga PKN mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Nagha 2, namun itu juga tidak di tanggapi, sehingga dengan terpaksa PKN melakukan Upaya Hukum Sesuai dengan Perki nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Maka PKN melakukan Gugatan sengketa Informasi ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara di Manado". Demikian ucap Patar.

Patar menjelaskan Setelah beberapa kali persidangan Di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, maka Majelis Komisi Informasi Memutuskan dengan amar Putusan, bahwa Informasi yang dimohonkan Oleh Pemohon adalah Informasi terbuka untuk umum dan wajib di sediakan dan memerintahkan Termohon [kepala desa] memberikan semua Informasi yang dimohonkan Pemohon [PKN].

Selanjutnya berdasarkan Putusan Komisi Informasi Ini, Pemohon [PKN] meminta dokumen putusan komisi informasi secara sukarela, namun Pihak Perangkat Desa Nagha 2 menolak dengan alasan perintah Inspektorat untuk tidak memberikan dengan dalil sudah pernah diperiksa Inspektorat , selanjutnya karena Pengambilan Dokumen Secara sukarela tidak direspon, maka PKN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna untuk melaksanakan Eksekusi Paksa sesuai degan aturan yang berlaku.

Patar Menjelaskan Pelaksanaan Eksekusi ini awalnya berjalan alot dan tegang, karena termohon dalam hal ini Kepala Desa Nagha 2 Mencoba tidak memberikan dengan berbagai alasan, namun Pemohon PKN bertahan agar Termohon memberikan Dokumen sesuai dengan yang dimaksud Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dana desa, setelah melalui penjelasan dan menunjukkan contoh dari desa lain, maka Termohon memberikan apa yang di mohonkan oleh PKN, antara lain; APBDES Tahun 2018 dan 2019 dan LPJ APBDEs Tahun 2018 dan tahun 2019, laporam pertanggung jawaban dana Covid 19, Laporan Aset Desa, Laporan pertanggungjawaban Bumdes, Laporan Belanja barang dan jasa secara swakelola dan mengunakan pihak lainnya.

Patar juga menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi ini dilaksanakan okeh Pengadilan negeri Tahuna antara lain Maxi Mamanohas Jabatan Juru sita, Chatrien Baginda S.H. N.H., David Walukow jabatan Panitera, Tim Pengaman dari Polsek Tamako , dari Pemohon Patar Sihotang S.H. M.H. sebagai Ketua umum PKN, dan Seluruh Tim PKN kabupaten Sangihe, dan selanjutnya Dokumen diserahkan kepala desa atau Kapitalaung kepada Juru sita dan juru sita menyerahkan kepada Pemohon eksekusi untuk masing masing menandatangani berita acara putusan eksekusi nomor 01/PDT.EKS-KIP/2022 /PN Thn.

Patar menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi ini cukup banyak menyita waktu dan mengeluarkan biaya Eksekusi dan perjalanan dari Jakarta ke Sangihe, tapi demi sebuah kehormatan dan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat, ini PKN lakukan dengan semangat dan iklas untuk berjuang demi meneruskan perjuangan para pahlawan Republik Indonseia.

Patar Berharap pelaksanaan Eksekusi ini menjadi Edukasi atau pembelajaran kepada seluruh para kepala desa /kampung di seluruh Indonesia dan sebagai pembelajaran atau jurisprudesni kepada masyarakat khsusunya masyarakat anti korupsi dan media pers, agar kejadian ini bisa diterapkan di daerah masing masing sebagai impelementasi peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagai amanat PP 43 Tahun 2018 dan PP 68 Tahun 1999 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan amanat Presiden Jokowi yang menyatakan agar masyarakat wajib mengawasi dana desa yang saat ini sudah hampir 425 Trilyun diberikan kepada kurang lebih 90 ribu desa di Indonesia, yang mana saat ini hampir 1000 kepala desa bermasalah dan masuk penjara karena korupsi dana desa. Demikian disampaikan Patar pada saat penutupan konferensi pers sambil menunjukkan bukti berita acara pelaksaan Putusan eksekusi.

(Rikidin)