Wilson Lalengke: Bawaslu Karawang Kuper

KARAWANG, infonewsnusantara.net

Dalam rangka menyongsong Pemilu 2024, pihak-pihak terkait yang salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu-red) mulai melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak terkecuali kepada awak media. Bawaslu Kabupaten Karawang akan menggelar "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Awak Media" yang akan dilaksanakan tanggal 23-24 November 2022, bertempat di salah satu hotel di Karawang.

Pada awalnya, Bawaslu Karawang hanya mengundang secara resmi 2 (dua) organisasi wartawan saja padahal di Karawang terdapat lebih dari 2 (dua) organisasi wartawan dan untuk mengetahui Jumlah Organisasi Kewartawanan Pihak Bawaslu Seyogyanya Berkoordinasi dengan Instansi terkait yang membidangi Keorganisasian untuk Mengetahui Jumlah Organisasi Kewartawanan yang terdaftar di kabupaten Karawang. Namun setelah terjadi protes Organisasi Wartawan Lainnya maka pihak Bawaslu Karawang merevisi undangan sosialisasi Tersebut. Bawaslu Kabupaten Karawang, secara resmi memberikan undangan kepada organisasi Kewartawanan perihal akan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi yang melibatkan awak media.

Namun sangat disayangkan, keterlibatan awak media disini justru tidak mencakup keterwakilan seluruh organisasi wartawan yang ada dan Terdaftar di Bidang Keorganisasian di Kabupaten Karawang, sehingga menimbulkan dugaan tebang pilih yang dilakukan oleh Bawaslu Karawang.

Protes sebelumnya dilayangkan oleh, Ahmad A.S selaku Wakil Ketua DPC PPWI Kabupaten Karawang, menurutnya kebijakan yang diambil oleh Bawaslu Karawang terkait kegiatan sosialisasi yang melibatkan awak media terkesan tebang pilih.

Atas hal tersebut, Ahmad bersama PPWI DPC Karawang akan melakukan pengaduan kepada Bawaslu Jabar dan RI, dan juga hal tersebut akan diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, red).

Atas sikap Bawaslu yang terkesan tebang pilih atau menganak tirikan Organisasi kewartawanan yang lain, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd. M.Sc., M.A., sangat menyayangkan tindakan diskriminatif tersebut. Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 tersebut menyampaikan bahwa sangat mungkin Bawaslu Karawang tidak paham atau belum mengetahui bahwa di Indonesia itu ada berpuluh-puluh organisasi wartawan dan salah satunya adalah PPWI.

Tokoh Pers Nasional tersebut mengatakan justru kalau mereka mau melakukan kerjasama dalam hal sosialisasi, apalagi pada pelaksanaan pengawasan Pemilu yang paling tepat adalah PPWI. "Karena Anggota PPWI atau jaringan PPWI masuk sampai ke lapisan masyarakat yang non wartawan, namun melakukan fungsi-fungsi jurnalistik yaitu mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, mendokumentasikan informasi, mengolah dan menyebarkan informasi melalui saluran atau media-media yang mereka bisa akses, mereka jangkau, dan mereka gunakan di tempat masingmasing," ujar Wilson Lalengke yang akrab disapa Bung Shony.

Oleh karena itu, maka perlu dilakukan teguran atau pemberitahuan kepada Bawaslu Karawang bahwa selaku pemangku kepentingan dalam Pemilu tidak boleh kuper (kurang pergaulan-red), harus mempercepat dan mengakselerasi kemampuan serta wawasan terkait media massa, jurnalistik dan kewartawanan. "Sayang sekali kalau momentum pelaksanaan Pemilu 2024 justru tidak terakomodir sebaik mungkin, keterlibatan warga masyarakat terutama masyarakat jurnalis warga (Citizen Jurnalistik) yang akan bekerja sesuai dengan hati nuraninya tanpa kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang terjadi pada media-media mainstream saat ini." tandas Shony.

Menurut Wilson Lalengke, para jurnalis atau wartawan jangan berkecil hati, justru dengan kebijakan ngawur dan diskriminatif tersebut para wartawan bisa berbuat lebih banyak untuk mengawasi semua hal-hal yang terjadi di lapangan. "Tanpa kerjasama dengan Bawaslu pun tugas-tugas kita mengawasi kejanggalan Pemilu masih bisa dilakukan dengan independensi tinggi tanpa ada intervensi, keterikatan dengan pihak manapun dan bekerja lebih maksimal," tutupnya. (Ki)