BANDUNG BARAT, Infonews nusantara - Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut realisasi janji politik yang disampaikan pada saat kampanye calon bupati dan wakilnya yakni pasangan Aa Umbara dan Hengky Kurniawan.
Saat ini hanya tersisa Hengky Kurniawan yang memegang tampuk pimpinan di Bandung Barat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati usai Aa Umbara dicokok KPK karena terlibat korupsi bansos COVID-19 pada 2020 lalu.
Tuntutan itu disampai ratusan buruh dari berbagai serikat kerja dalam aksi unjuk rasa di lingkungan Kantor Pemda KBB, Ngamprah, pada Rabu (24/8/2022). Mereka menuntut pula agar ditemui langsung oleh Hengky Kurniawan.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sekaligus Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat Dede Rahmat mengatakan Hengky Kurniawan hanya punya waktu satu tahun lagi untuk merealisasikan semua janji kampanye yang disampaikan.
"Hari ini kita menagih janji politik dan kampanye Hengky Kurniawan yang saat ini jadi Plt. Periode dia berakhir setahun lagi, tapi sampai saat ini tidak ada satupun poin dari janji politik dia yang dijalankan," ungkap Dede Rahmat kepada wartawan.
Beberapa poin janji politik pasangan Aa Umbara-Hengky Kurniawan yakni menyediakan perumahan murah bagi pekerja di Bandung Barat. Namun nyatanya janji itu hanya isapan jempol belaka.
"Dijanjikan dibuatkan perumahan murah. Setiap bertemu itu selalu disampaikan akan (dibuat), tapi sampai saat ini di sisa periode setahun lagi kita belum pernah melihat di mana perumahan tersebut," ucap Dede.
Kemudian buruh diiming-imingi janji bakal difasilitasi angkutan antar jemput agar memudahkan dan meringankan pengeluaran para buruh. Lagi-lagi janji itu juga tak jelas realisasinya.
"Di dalam janji juga disebutkan akan disediakan bus antar jemput untuk pekerja. Semua tahu KBB ini sudah dapat hibah daru provinsi 1 unit bus untuk buruh. Tapi kan sekarang enggak tahu di mana disimpannya, dipakai apa," ujar Dede.
Buruh juga mempertanyakan alasan hingga saat ini dewan pengupahan bersama Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit belum menggelar rapat membahas kenaikan upah tahun 2023.
"Disnaker tidak menjalankan rapat LKS Tripartit dan dewan pengupahan. Rapat terakhir itu Januari, setelah tidak ada rapat lagi. Sementara ini sudah bulan Agustus, seharusnya September-Oktober itu peran serta dewan pengupahan sudah harus digenjot menentukan kenaikan upah di 2023," tutur Dede.
Buruh juga dibuat kecewa karena Hengky Kurniawan tidak menemui mereka dan lebih memilih rapat bersama PDAM. Atas hal itu mereka mengancam bakal memblokade akses menuju Tol Padalarang.
"Kita berencana blokir tol, kalau memang harus dilakukan. Karena sebelumnya Plt langsung bilang ke saya di depan Kadisnaker, dia minta batalkan aksi, tapi sekarang aja enggak pernah komunikasi apapun," ucap Dede.
Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 kg (gas melon).
Mereka beralasan kenaikan harga Pertalite dan gas 3 kilogram kian membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalagi tak dibarengi dengan kenaikan upah yang signifikan.
Penolakan itu disampai ratusan buruh dari berbagai serikat kerja dalam aksi unjuk rasa di lingkungan Kantor Pemda KBB, Ngamprah, Rabu (24/8/2022). "Buruh dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM oleh pemerintah pusat itu," ungkap Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat.
Dede mengatakan kondisi itu bakal membebani pengeluaran para buruh karena upah buruh KBB di tahun 2022 itu tidak ada kenaikan. Sementara sekarang pemerintah pusat berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan gas elpiji.
"Kenaikan itu pastinya akan sangat membebani buruh dan pekerja lainnya. Nah dalam hal ini apa solusi dari pemerintah, itu harus jelas," kata Dede. (red).
FOLLOW THE Infonews Nusantara AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Infonews Nusantara on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram